Tugas Pemerintah Adalah Memberi Ruang

Tugas pemerintah itu mudah, setidaknya tugasnya adalah cukup dengan memberi ruang. Pemerintah yang berlaku bak konglomerat dengan menyediakan semua kebutuhan warganya adalah bohong dapat terwujud, kebutuhan itu tidak akan pernah tercukupi, sehingga bila ada kandidat bupati menewarkan surga mencukupi kebutuhan warganya tanpa melibatkan masyarakat dan pihak swasta dapat dipastikan tidak paham dengan konsep “berpemerintah” bahkan tidak paham akan tugas-tugas sebagai pemimpin.  Lebih jauh lagi tawaran kandidat itu adalah palsu, bualan saja.

Ruang ini dapat diartikan luas, ruang yang luas untuk kaum pengusaha contohnya, berarti pemerintah memberi kemudahan dalam hal perizinan, regulasi yang mendukung, mudahnya proses administrasi dan biokrasi, hingga infrastruktur yang memadai (jalan bagus, akses energi dan komunikasi bagus, dll).  Bila pemerintah berpikir membangun perusahaan sendiri dari kantong APBD nya tentu tidak salah, namun sampai batas mana ketebalan kantong APBD kita? Memang ada beberapa daerah yang mempunyai asset liarbiasa seperti Pemkab Murauke dengan 3 pesawat Boing 737-200 nya, serta Pemprov Riau dengan Riau Airline nya, namun semuanya tidak langsung kelola oleh Pemerintah (BUMD) tetapi dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Memberi lapangan kerja oleh pemerintah bukan berarti “membuat” lapangan kerja, tapi lebih tepatnya memberikan kemudahan untuk orang bekerja dan membuat lapangan kerja baru. Sekali lagi ini ruang.

Ketika bicara soal membangun kreatifitas warga atau pemuda dalam bidang seni, pemerintah berlaku sama. Bicara soal kebudayaan (seni pertunjukan) contohnya, kepedulian pemerintah dengan memberi uang pembinaan ke seluruh organisasi pentas seni, lebih kepada pencitraan, tanpa jelas output dan outcome.  Ruang untuk hal ini lebih kepada menyiapkan tempat yang refresentatif dan mendorong swasta untuk juga membuat tempat pertunjukan, membuat fertival, mencari sponsor, hingga menggelar perlombaan seni secara berjenjang dilakukan oleh pemerintah. Setelah itu “biarkan rinso mencuci sendiri”.

Kecuali bidang pendidikan dan kesehatan yang merupakan Basicneed, pemerintah memang wajib menyediakan ruang itu secara luas, dari bangunan, penyiapan guru yang memadai, murah bahkan tidak dipungut biaya hingga kebutuhan buku dan alat lainnya adalah kewajiban pemerintah.

Investasi pemerintah yang nyata tentu saja adalah membuat warganya cerdas dan sehat, dengan kedua hal tersebut jangka panjang akan dihasilkan generasi yang kuat, tidak lemah, generasi yang dapat bersaing. Pemerintah dengan berinvestasi dalam bidang pendidikan dan kesehatan akan menuai hasil yang setimpal, itu yang terjadi dengan China, Korsel dan jepang. Bila perlu biaya hingga S3 dibiayai oleh pemerintahnya, tidak hanya itu insentif kepada warganya yang pulang kampung disediakan.

Lalu, selama ini, sudahkan pemerintah menyediakan ruang itu? Regulasi yang mendukung semua aktifitas kita bukan memberatkan, infratruktur yang baik untuk warga dan geliat usaha, layanan birokrasi yang cepat, mudah dan bersih, dan pemerintah yang dapat membangkitkan sikap kolektipitas warganya untuk maju (memberi motipasi)?. Hmm… masih belum begitu tampak, mungkin periode selanjutnya kita bisa berharap. Semoga.