Jumat, 23 Desember 2011

SOLOKANJERUK,Nasib guru 12.600 guru honorer di Kab. Bandung berdasarkan data 2011 masih belum menentu. Belum ada tanda-tanda mereka akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Untuk itu Persatuan Guru Honorer Indonesia (PGHI) Kab. Bandung berencana melayangkan mosi tidak percaya terhadap Pemkab Bandung.

Demikian dikatakan Ketua PGHI Kab, Bandung, Dedi ketika dihubungi "GM" di Solokanjeruk, Kab. Bandung, Kamis (22/12), usai mengadukan nasib para guru honorer ke Kementerian Pendidikan di Jakarta. Menurut Dedi, mosi tidak itu bentuk kekecewaan para guru honorer yang tidak kunjung diangkat menjadi PNS. Padahal, masa kerja belasan ribu guru honorer itu sudah mencapai belasan tahun. Bahkan, ada yang 21-30 tahun.

"Memang memprihatinkan, 12.600 guru honorer Kab. Bandung hingga kini nasibnya tak menentu. Kami memahami, proses menjadi PNS itu tidak gampang. Namun ada kewajiban pemerintah untuk membantu para guru honorer menjadi PNS. Saat ini, sepertinya nasib para guru honorer yang mencapai 12.600 itu tidak jelas. Mosi tidak percaya akan dilayangkan secara tertulis ke Pemkab Bandung dalam waktu dekat," kata Dedi.

Untuk memperjuangkan nasibnya, 60 orang guru honorer sempat menyampaikan harapan dan keluhannya kepada Kementerian Pendidikan, Kamis kemarin. Di antaranya keinginan menjadi PNS, selain mengeluhkan teknis penyaluran dana fungsional yang tidak beres.

Terkait hal itu, PGHI berencana mendemo pemerintah pusat. Namun waktunya belum bisa dipastikan. PGHI Kab. Bandung akan berkoordinasi dulu dengan para guru honorer yang ada di Indonesia, di antaranya dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan provinsi lainnya.

Dikatakan Dedi, memasuki 2011-2012, guru honorer di Kab. Bandung bisa bertambah hingga menjadi 15.000 orang. Sebab sejumlah sekolah atau SD di Kab. Bandung menambah tenaga guru honorer hingga 100 persen dari 3-4 guru menjadi 7-8 guru.

Mengenai dukungan PGHI Kab. Bandung terhadap Komite Independen Pengawas Pembangunan dan Percepatan Pemekaran Kabupaten Bandung Timur (KIP4 KBT), Dedi mengatakan, masih mempelajarinya. "Tetapi PGHI mendukung gerakan KIP4 KBT tersebut," katanya.

Berdasarkan sumber "GM" di lapangan, sejumlah guru honorer mendukung gerakan KIP4 KBT. Mereka berharap pemekaran bisa membuat nasibnya menjadi lebih baik.

0 komentar:

Poskan Komentar