APBD 2012, Berpihak kah pada rakyat?

Hanya mengingatkan, kini sedang dibahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2012 Kabupaten Sumedang, tidak tanggung-tanggung ada 1,2 Trilyun atau 1.200 Milyar dana yang dipakai untuk membiayai banyak hal.

Soal boros APBD, sumedang sudah dari dulu, seolah tidak mau kalah dengan 170 kab/kota yang dianggap boros terhadap APBD nya (Kajian Fitra tahun 2010), Sumedangpun masuk dalam katagori ini.

UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah (Otonomi Daerah) benar-benar surga bagi pejabat daerah, kebebasan mengurus daerah tanpa kontrol yang ketat membuat Pemda bebas melakukan banyak hal termasuk dengan pemborosan APBD. Setelah lama berlangsung, pusat akhirnya sadar dan mulai mengetatkan kebebasan Pemda untuk menerapkan “otonomi daerah” nya, hingga merubah UU tersebut dengan aturan yang lebih ketat.

Bagaimana tidak boros, dari dana tersebut tidak kurang dari 800 Milyar-an habis untuk membiayai birokrasi, sisanya katanya untuk rakyat (karena dari dana tersebut masih ada anggaran untuk aparat). Sehingga praktis setiap tahun selama kurang 8 tahun ini, prosentase dana untuk warga selalu minim alias kecil sekali.  Terlebih bila penerapan “sisa dana” untukn warga tersebut sering kali terdengar di korup oleh oknum birokrasi.

Dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  yang hanya 120 Milyaran dalam setahun, ini sama percis dengan kondisi sebuah perusahaan dalam keadaan kolaps. Output 900 M, sedangkan Input  150 M!! Perusahaan yang sudah mendekati gukung tikar alias bangkrut!.

Diskursus, opini dan lainnya sudah sering kali kita dengungkan,   bahwa APBD harus pro rakyat, pro growth, pro poor, dan pro lainnya, tetapi kita bisa lihat faktanya, jalan poros kecamatan masih banyak bolong, sedang jalan-jalan desa seolah-oleh diserahkan kepada Pusat dengan program PNPMnya, selebihnya infrastruktur tidak banyak diurus dibiarkan terbengkalai, bahkan infrastruktur yang ada pun malah dibiarkan tidak terurus contohnya RIPP, selama  8 bulan dibiarkan dengan operasional yang tetap membebani anggaran.

Solusinya tentu saja dari energi pemimpin, energi pemimpin yang dapat memberikan motivasi untuk merubah, memberikan inspirasi dan selalu peka terhadap perubahan. Diam di kondisi sekarang ini tanpa inovasi sama dengan  “tidak hadirnya” pemimpin di kabupaten ini, berjalan dengan “biasa-biasa” saja dan nyaris tanpa terobosan.

Kita rindu mendengar statement dari pemimpin soal penghematan ini, bisakah pemimpin kita berteriak dan berdiri di depan untuk menjadi orang pertama memberi contoh? Buat kebijakan radikal penghematan, kurangi beban-beban yang tidak perlu, rampingkan struktur birokrasi, hentikan (moratorium) sementara penerimaan PNS hingga mencapai batas optimal dan berantas praktek KKN. Bila statement itu keluar dan benar-benar dilakukan, indahnya kabupaten ini,  8 tahun tanpa gebrakan akan terbayar dengan gebrakan ini. Buat warga tercengang program nyata. Kita tunggu saja