Ia menambahkan, dana sebanyak Rp 68 milyar yang baru cair pada tahun 2012 pun akan disesuaikan dengan kondisi proses awal ini. Utamanya adalah untuk membayar biaya kesehatan masyarakat yang tidak mampu.
"Jumlah masyarakat miskin yang menjadi tanggungan pemerintah di Jabar mencapai 5,4 juta penduduk. Untuk masyarakat yang tidak mampu itu, penganggarannya dibagi dua yaitu 40 persen dananya didanai provinsi dengan total yang direncanakan Rp215 miliar, sisanya 60 persen dibiayai oleh pemerintah 26 kabupaten/kota," kata Alma.
Setelah proses penyediaan sarana, ia mengatakan, proses selanjutnya adalah menyiapkan SDM. Misalnya perbaikan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan dan dokter serta memperbaiki sistem kesehatannya.
Sementara, Kamis lalu, Heryawan mengatakan, realisasi KTP Asuransi tetap harus disesuaikan dengan regulasi di pusat. Apalagi, di pemerintah pusat sedang dilakukan realisasi e-KTP. "Masalahnya ada e-KTP, jangan sampai benturan juga. Hal ini harus sesuai dengan regulasi pusat. Kalau tidak inline, repot juga. Kita tunggu pergerakannya," imbuhnya
0 komentar:
Posting Komentar