Kawasan Jatinangor Siap Merapat ke KBT

JATINANGOR,Banyaknya aspirasi masyarakat dan minimnya layanan dari Pemkab Sumedang, ditambah belum jelasnya wacana Kawasan Perkotaan Jatinangor (KPJ) membuat sejumlah tokoh masyarakat Jatinangor gerah. Bahkan mereka pun kini banyak yang mulai merapat untuk bergabung dengan Kab. Bandung Timur (KBT).

Menurut salah salah seorang tokoh masyarakat Jatinangor, Ismet Suparmat saat ditemui wartawan di kediamannya, Desa Hegarmanah, Kec. Jatinangor, Kab. Sumedang, Senin (19/12), jangan disalahkan jika kini banyak tokoh masyarakat di wilayah Jatinangor siap merapat ke KBT.

Pasalnya, kata Ismet, perhatian dari Pemda Sumedang kepada Jatinangor sangat minim, bahkan KPJ yang telah lama digelindingkan nasibnya kian tak jelas. Belum lagi lanjut di Jatinangor banyak infrastruktur yang sudah tidak layak, termasuk penanganan sampah dan pelayanan sosial lainnya.

"Di wilayah Jatinangor banyak permasalahan yang kronis. Sangat disayangkan, Pemda Sumedang terkesan tutup mata. Padahal Jatinangor memiliki segudang potensi yang merupakan aset tidak ternilai," kata politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, lanjut Ismet, terkait masalah normalisasi Sungai Cikeuruh saja hingga 11 tahun tak kunjung ditanggapi. Padahal, banyak bencana yang diakibatkan luapan sungai ini. "Setiap terjadi banjir penderitaan warga sangat mengkhawatirkan. Pemda Sumedang harus tanggap dan jangan terus membiarkan warga frustrasi," katanya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang juga Kepala SMK Padjadjaran Jatinangor, Ari Muharam mengatakan, Jatinangor merupakan daerah potensial yang strategis dan banyak dilirik para pejabat serta tokoh kabupaten terdekat untuk bergabung dengan KBT.

"Kalau Pemda Sumedang tidak peka terhadap permasalahan yang ada, saya kira yang tadinya hanya wacana bisa menjadi kenyataan, yaitu memisahkan diri dari Kab. Sumedang dengan merapat ke KBT atau bergabung dengan Kab. Bandung," terangnya.

Kondisi ini, lanjut Ari, salah satunya karena Pemda Sumedang kurang merespons. Begitu juga rencana KPJ sejak tahun 2007 hingga kini belum ada tanda-tanda terealisasi. "Benar, wacana KPJ hingga kini belum ada kejelasan. Sepertinya Pemda Sumedang sengaja mempingpong agar tidak tuntas," katanya.

Menurut Ari, terkait pembentukan KBT, meski masih wacana, kemungkinan tidak ada pilihan lain bagi warga Jatinangor untuk siap mendukung. "Kondisi Jatinangor diperparah dengan tidak adanya perhatian serius Pemda Sumedang dalam penanganan sampah. Meski komponen masyarakat telah mendirikan Kelompok Peduli Sampah Jatinangor (KPSJ), namun kurang mendapat respons dari Pemkab Sumedang," katanya.