Sabtu, 19 November 2011

Perlu Perda Masyarakat Adat

KUNINGAN, (PRLM).- Ketua DPRD Jawa Barat Ir. Irfan Suryanagara, mengisyaratkan, kalangan DPRD Jabar saat ini tengah berupaya untuk membuat sebuah peraturan daerah (Perda) guna melindungi masyarakat adat yang merupakan warisan budaya para leluhur. Hal ini sangat penting, dalam upaya membetengi budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa.

Demikian ditegaskan Irfan Suryanagara, dalam sambutannya pada upacara adat seren taun 22 Rayagung 1944 Saka Sunda, bertempat di Cagar Budaya Nasional Gedung Paseban Tri Panca Tunggal Cigugur Kab.Kuningan, Sabtu (19/11).

Sambutan Irfan tersebut, disambut baik Eka Santosa yang saat ini didaulat dan dipercaya sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Duta Sawala Masyarakat Adat Jawa Barat dan Banten. Ia mengaku bakal terus memperjuangkan agar ada peraturan yang melindungi masyarakat adat, karena selama ini komunitas masyarakat adat termarginalkan bahkan ternista.

Budaya bangsa kita tergerus oleh budaya luar, sementara masyarakat adat tidak mendapat perhatian bahkan banyak hak-hak sipil mereka yang terampas akibat kebijakan dari pemerintah. “Untuk kita tidak berdosa kepada ibu pertiwi dan generasi mendatang, maka segera berikan perlindungan kepada masyarakat adat yang merupakan akar budaya bangsa. Pokoknya, bagi saya soal Perda masyarakat adat merupakan prioritas dan mendesak,” paparnya.

Ditegaskan Eka, sebenarnya apa yang salah di kalangan masyarakat adat. Pemerintah semestinya memberikan ruang dan melindungi mereka, sehingga tidak termarginalkan. Oleh karena itu, sudah saatnya berbagai pihak memberikan kearifan lokal karena mereka memerlukan eksistensi perlakuan, pengakuan kesetaraan seperti masyarakat lainnya.

Selama ini masyarakat adat yang berada di sekitar hutan, sering mengeluhkan soal hak tanah yang berbatasan dengan Perhutani dan mereka yang sering dirugikan, padahal mereka berupaya melestarikan hutan. Seperti di Sukabumi, mereka berpikir panjang untuk kebutuhan anak cucu di masa mendatang, sehingga tidak berani merusak hutan meski banyak potensi ekonomi di dalamnya.

“Tapi, sekarang hutan ditebang dan dibabat demi motivasi ekonomi, sehingga masyarakat adat yang hidup damai menjaga hutan dibuat kocar-kacir,” paparnya.

Pada acara seren taun yang mengambil tema nyawang alam katukang, mapag alam nu bakal datang itu, hadir Bupati Kuningan H.Aang Hamid Suganda beserta unsur Muspida, Ketua DPRD H.Acep Purnama, Ketua Penggerak PKK Hj.Ny.Utje Ch Suganda.

Hadir pula tamu kehormatan dari Kesultanan Brunei Darussalam, tamu dari Karaton Surakarta Hadiningrat S.S.I.S.K.S.Paku Buwono XIII, Pemangku Adat Kerajaan Indrapura, Ir.Randy Indra, Datuk Adil Fredi Haberham dari Kesultanan Deli (Medan), HAM Nurhasan Putera Mahkota Kerajaan Bakarau serta para petinggi negeri lainnya.

Dalam upacara seren taun yang menjadi objek utama adalah padi. Padi dianggap sebagai lambang kemakmuran karena daerah Cigugur merupakan daerah pertanian.

0 komentar:

Poskan Komentar