SOREANG,Jumlah guru honorer di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanaiyah (MTs), dan madrasah Aliyah (MA) harus dirasionalkan sesuai dengan jumlah rombongan belajar (rombel). Selama ini masih banyak MI, MTs , dan MA swasta yang memiliki rombel sedikit, namun jumlah gurunya puluhan orang.
"Kalau MI maksimal 10 guru untuk MI yang memiliki enam rombel. Jangan sampai ada MI yang hanya memiliki enam rombel, tapi jumlah gurunya 20 guru," kata Kepala Kemenag Kab. Bandung, H. Cecep Kosasih, saat pembinaan kepala MI, MTs, dan MA di MTs N Ciparay, Senin (19/12).
Lebih jauh Cecep mengatakan, jumlah kuota tunjangan fungsional guru untuk Kab.Bandung hanya 4.000 orang, sedangkan jumlah guru lebih dari 10.000 orang. "Kami sendiri bingung karena setiap tahun jumlah honorer meningkat. Kekuatan lembaga pendidikan di lingkungan kemenag dari masyarakat sehingga susah dibatasi," katanya.
Mengenai guru-guru yang sudah disertifikasi dan mendapatkan tunjangan, Cecep mengaharapkan agar meningkatkan pengabdiannya sesuai dengan standar pemerintah.
-
Zoomtemplate.com is a free professionally designed and search engine optimized Blogger Templates collection. It is currently the fastest growing Blogger Templates blog.The blog has numerous templates which are categorized properly in a Categories menu and Tags so it is for you to find the right Blogger templates for your Blogger/Blogspot blog -
Zoomtemplate.com is a free professionally designed and search engine optimized Blogger Templates collection. It is currently the fastest growing Blogger Templates blog.The blog has numerous templates which are categorized properly in a Categories menu and Tags so it is for you to find the right Blogger templates for your Blogger/Blogspot blog. -
Zoomtemplate.com is a free professionally designed and search engine optimized Blogger Templates collection. It is currently the fastest growing Blogger Templates blog.The blog has numerous templates which are categorized properly in a Categories menu and Tags so it is for you to find the right Blogger templates for your Blogger/Blogspot blog. -
Zoomtemplate.com is a free professionally designed and search engine optimized Blogger Templates collection. It is currently the fastest growing Blogger Templates blog.The blog has numerous templates which are categorized properly in a Categories menu and Tags so it is for you to find the right Blogger templates for your Blogger/Blogspot blog. -
Zoomtemplate.com is a free professionally designed and search engine optimized Blogger Templates collection. It is currently the fastest growing Blogger Templates blog.The blog has numerous templates which are categorized properly in a Categories menu and Tags so it is for you to find the right Blogger templates for your Blogger/Blogspot blog.
Tampilkan postingan dengan label guru. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label guru. Tampilkan semua postingan
Senin, 19 Desember 2011
Jumlah Guru Honorer di Lingkungan Kemenag Harus Dirasionalkan
Diposting oleh
change my life
di
05.59
Minggu, 20 November 2011
PEMBERDAYAAN KOMITE SEKOLAH
Diposting oleh
change my life
di
03.47
A. Landasan Konsepsional Komite Sekolah.
Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, baik pada jalur pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah (Kepmendiknas, Nomor 004/U/ 2002).
Pembentukan Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No. 004/ U/2002, merupakan amanat dari UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat ( school / community based management) (Depdiknas, 2003). Pembentukan Komite Sekolah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam pasal 56 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari ayat 1 sampai 4. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 56 ayat 3 disebutkan, bahwa ”Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.
Agar Komite Sekolah mampu melaksanakan empat peran penting, yaitu sebagai: (a) pemberi pertimbangan (advisory); (b) pendukung (supporting); (c) pengontrol (controlling); dan (d) mediator, maka segala potensi yang ada pada kepengurusan Komite Sekolah harus terus diberdayakan secara maksimal. Ada tiga bagian penting yang bisa diupayakan dalam pemberdayaan Komite Sekolah, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan Komite Sekolah; (2) Peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah; dan (3) Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah (Depdiknas, 2006).
B. Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah.
Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan kelembagaan Komite Sekolah, yaitu: (1) Prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pembentukan Komite Selah; (2) Melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan; dan (3) Membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat.
Pertama, ada tujuh langkah baku pembentukan Komite Sekolah, yaitu: (1) Melakukan (forum) sosialisasi pembentukan komite sekolah; (2) penyusunan kriteria dan identifikasi bakal calon anggota (berdasarkan usulan masyarakat); (3) seleksi anggota berdasarkan kriteria; (4) pengumuman nama-nama bakal calon anggota guna menampung bila ada keberatan terhadap satu atau lebih bakal calon; (5) pengumuman nama-nama calon yang sudah disepakati masyarakat; (6) pemilihan komite sekaolah berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan (7) penyampaian nama-nama komite sekolah terpilih.
Kedua, peran dan fungsi Komite Sekolah adalah: Komite Sekolah berperan sebagai: (a) pemberi pertimbangan (advisory); (b) pendukung (supporting); (c) pengontrol (controlling); dan (d) mediator. Sedangkan fungsi komite sekolah adalah: (a). Mendorong berkembangnya komitmen masyarakat thd kualitas pendidikan; (b) Melakukan kerjasama dg masyarakat dan pemerintah ttg kualitas pendidikan; (c) Menampung, menganalisis ide, aspirasi berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; (d) Memberi masukan, pertimbangan, rekomendasi pada sekolah ttg: Kebijakan program pendidikan; RAPBS; Kriteria tenaga kependidikan, fasilitas sekolah; dan kinerja satuan pendidikan; (e) Mendorong ortu dan masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan kual pend; (f) Menggalang dana masyarakat untuk kualitas layanan pendidikan; dan (g) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kualitas layanan pendidikan.
Ketiga, membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Unsur-unsur yang membentuk komunitas sekolah adalah terdiri dari individu dan kelompok, kelompok dalam satuan
pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut. Unsur-unsur tersebut harus terbangun jalinan hubungan kemitraan secara sistemik, sebagaimana yang tergambar pada gambar berikut ini:
Prinsip kemitraan adalah (a) Saling membutuhkan; (b) Saling mempercayai; (c) Saling ”menguntungkan” (memberi manfaat); dan (d) Dilandasi kemitraan dan semangat untuk kepentingan bersama.
C. Peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah.
Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya Peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah, yaitu: (1) Memutar roda organisasi dan manajemen Komite Sekolah; (2) Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); dan (3) Menjalin hubungan dan kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi yang terkait.
Pertama, memutar roda organisasi dan manajemen Komite Sekolah. Agar program organisasi dan manajemen Komite Sekolah bisa berjalan dengan baik, maka fungsionaris organisasi itu harus membangun kinerja dalam suatu Teamwork. Sifat teamwork adalah anggota tim secara aktif bekerja bersama sedemikian rupa sehingga keahlian masing-masing dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri anggota tim yang baik, adalah: (a) memberi semangat pada anggota tim yang lain untuk berkembang; (b) respek dan toleran terhadap pendapat berbeda dari orang lain; (c) mengakui dan bekerja melalui konflik secara terbuka; (d) mempertimbangkan dan menggunakan ide dan saran dari orang lain; (e) membuka diri terhadap masukan (feedback) atas perilaku dirinya; (f) mengerti dan bertekad memenuhi tujuan dari tim; (g) tidak memposisikan diri dalam posisi menang atau kalah terhadap anggota tim yang lain dalam melakukan kegiatan; dan (h) memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi dalam tim. Agar roda organisasi sebagai suatu teamwork bisa berjalan dengan baik, maka keahlian-keahlian yang perlu dimiliki tim dan harus dikembangkan adalah: (a) keahlian teknis; (b) keahlian konseptual; (c) keahlian interpersonal; dan (d) keahlian administrasi. Diantara manfaat bekerja dalam sebuah tim yang baik adalah: (a) dapat menciptakan model pemecahan masalah yang lebih tepat; (b) menghemat waktu untuk pekerjaan yang tidak ada manfaatnya; (c) penghematan biaya; (d) dapat menghitung faktor-faktor resiko yang dapat diperhitungkan secara finansial; dan (e) memperluas promosi dan dalam kasus bisnis dapat memperluas pangsa pasar.
Kedua, penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite Sekolah harus berperan aktif dalam proses penyusunan RPS. Komponen utama RPS adalah: (a) visi dan misi; (b) tujuan; (c) kegiatan; (d) sasaran; (e) anggaran; (f) penjabaran; dan (g) pengorganisasian. Sedangkan konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) adalah meliputi: (a) latar belakang; (b) gambaran pendidikan dan non pendidikan tahun sebelumnya; (c) permasalahan kedepan yang dihadapi sekolah; (d) visi dan misi sekolah; (e) tujuan/ perubahan yang diinginkan; (f) indikator keberhasilan; (g) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahun
pelajaran; (h) lampiran-lampiran ( arus murid selama 3 tahun terakhir; aset sekolah; rencana 5 tahun ke depan; sasaran dan anggaran dan sumber sumber pembiayaan pendidikan). Kemudian data yang diperlukan dalam membuat RAPBS adalah: profil sekolah; data murid per kelas tiga tahun terakhir; asal murid; latar belakang sosial ekonomi orang tua; data yang menggambarkan kondisi lingkungan sekolah; peta lokasi sekolah; info tentang kepadatan penduduk dan mata pencahariannya; data guru dan tenaga administrasi sekolah.
Proses penyusunan RPS/RAPBS adalah: (a) kepala sekolah dan komite sekolah membentuk tim penyusunan (TP) RPS dan RAPBS; (b) dalam waktu paling lambat 3 harii kerja TP mengadakan rapat persiapan dan menyusun rencana kerja; (c) TP menyusun draf awal RPS/ RAPBS; (d) TP mempresentasikan dalam rapat dewan guru dan anggota komite sekolah untuk mendapat masukan; (e) TP melakukan review draf awal; (f) TP menyusun draf final setelah menerima masukan dari dewan guru dan anggota komite sekolah; dan (g) pengesahan RPS/RAPBS.
Ketiga, menjalin hubungan dan kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi yang terkait. Hubungan dan kerjasama komite sekolah dengan institusi yang terkait dalam dilakukan dalam koridor channeling program pendidikan. Kerjasama channeling program pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak lain (swasta, pemerintah, lembaga peduli pengembangan pendidikan) yang berlandaskan kemitraan dan kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan untuk rakyat tidak mampu.
Alasan pentingnya membangun kerjasama dengan institusi terkait adalah: (a) persoalan yang dihadapi oleh semua pihak makin kompleks; (b) keterbatasan sumber daya di semua pihak yang terkait; dan (c) perlu sinergi potensi dan sumber daya untuk optimalisasi penanganan persoalan bersama. Sedangkan pola hubungan sinergi potensi adalah: (a) punya tujuan bersama; (b) berorientasi pada hasil bersama; (c) hasil bersama lebih dari penjumlahan hasil masing-masing; (d) proses mengembangkan alternatif ketiga secara bersama; dan (e) kerjasama secara kreatif. Tujuan channeling program pendidikan adalah: (a) terwujudnya tatanan komite sekolah yang mampu mengakses dan mengoptimalisasi berbagai sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian rencana program sekolah; (b) terciptanya sinergi antar pemangku kepentingan (komite sekolah, masyarakat, pemerintah, dan kelompok-kelompok peduli) untuk lebih mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan untuk rakyat tidak mampu. Sedangkan sasaran channeling program pendidikan adalah: (a) dihasilkannya kerjasama komiet sekolah dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya potensi; (b) tumbuhnya tatanan komite sekolah yang inklusif sebagai wujud tanggungjawab bersama pelaku pendidikan, masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli (LSM, swasta, asosiasi, universitas dll); (c) terwujudnya komite sekolah yang memiliki ”posisi tawar” baik dengan pemerintah maupun swasta; (d) terimplementasikannya penyelesaikan seluruh program komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan untuk rakyat miskin; dan (e) optimalisasi akses pendidikan bagi masyarakat miskin, dan dihasilkannya sinergi dan integrasi peningkatan mutu pendidikan.
D. Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah
Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah, yaitu: (1) wawasan tentang sekolah sebagai suatu sistem; (2) wawasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (3) wawasan tentang pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).
Pertama, wawasan tentang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem berarti beberapa elemen satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Beberapa elemen sekolah sebagai sistem adalah: peserta didik, kepala sekolah; pendidik/ guru; Staf tata usaha; Kurikulum; Fasilitas pendidikan. Sekolah sebagai suatu sistem dapat diringkas dalam gambar sebagai berikut:
Kedua, wawasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS). Landasan yuridis formal MBS adalah UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 51 ayat 1. MBS adalah bentuk pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk merencanakan, dan menilai program sekolah. Kewenangan tersebut al: (1) Menentukan program sekolah; (2) Merencanakan bagaimana memperoleh dana sekolah dan penggunaannya; (3) Mengatur jadwal belajar; (4) Menentukan jumlah siswa baru yang diterima; dan (5) menentukan jumlah tenaga guru honorer yang diperlukan. Tiga pilar program MBS, yaitu: (1) Manajemen Sekolah (Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas); (2) PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan); dan (3) PSM (Peran Serta Masyarakat), dalam hal: Merencanakan program; Mengambil keputusan; Meningkatkan mutu pembelajaran; dan Membangun sekolah (sarana pembelajaran Mengapa orang tua dan masyarakat harus ikut membantu dalam meningkatkan layanan pendidikan di sekolah?, paling tidak ada lima hal, yaitu: (a) pendidikan merupakan tanggungjawab bersama (orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah); (b) pendidikan yang dibutuhkan anak tidak seluruhnya dapat diberikan oleh guru dan sekolah; (c) sarana pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak di sekolah belum memadai; (d) sangat diperlukan pengadaan dan peningkatan sarana pendukung pembelajaran; dan (e) sekolah memerlukan bantuan pemikiran atau gagasan dari orang tua dan masyarakat untuk kemajuan sekolah. Ketiga, wawasan tentang pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).
Pembentukan Komite Sekolah, yang telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No. 004/ U/2002, merupakan amanat dari UU Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/ masyarakat ( school / community based management) (Depdiknas, 2003). Pembentukan Komite Sekolah menjadi lebih kuat dari aspek legalitasnya, karena telah diwadahi dalam pasal 56 UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dari ayat 1 sampai 4. Dalam UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 56 ayat 3 disebutkan, bahwa ”Komite Sekolah/Madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”.
Agar Komite Sekolah mampu melaksanakan empat peran penting, yaitu sebagai: (a) pemberi pertimbangan (advisory); (b) pendukung (supporting); (c) pengontrol (controlling); dan (d) mediator, maka segala potensi yang ada pada kepengurusan Komite Sekolah harus terus diberdayakan secara maksimal. Ada tiga bagian penting yang bisa diupayakan dalam pemberdayaan Komite Sekolah, yaitu: (1) Penguatan kelembagaan Komite Sekolah; (2) Peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah; dan (3) Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah (Depdiknas, 2006).
B. Penguatan Kelembagaan Komite Sekolah.
Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya penguatan kelembagaan Komite Sekolah, yaitu: (1) Prinsip-prinsip yang menjadi fondasi pembentukan Komite Selah; (2) Melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan; dan (3) Membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat.
Pertama, ada tujuh langkah baku pembentukan Komite Sekolah, yaitu: (1) Melakukan (forum) sosialisasi pembentukan komite sekolah; (2) penyusunan kriteria dan identifikasi bakal calon anggota (berdasarkan usulan masyarakat); (3) seleksi anggota berdasarkan kriteria; (4) pengumuman nama-nama bakal calon anggota guna menampung bila ada keberatan terhadap satu atau lebih bakal calon; (5) pengumuman nama-nama calon yang sudah disepakati masyarakat; (6) pemilihan komite sekaolah berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara; dan (7) penyampaian nama-nama komite sekolah terpilih.
Kedua, peran dan fungsi Komite Sekolah adalah: Komite Sekolah berperan sebagai: (a) pemberi pertimbangan (advisory); (b) pendukung (supporting); (c) pengontrol (controlling); dan (d) mediator. Sedangkan fungsi komite sekolah adalah: (a). Mendorong berkembangnya komitmen masyarakat thd kualitas pendidikan; (b) Melakukan kerjasama dg masyarakat dan pemerintah ttg kualitas pendidikan; (c) Menampung, menganalisis ide, aspirasi berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan masyarakat; (d) Memberi masukan, pertimbangan, rekomendasi pada sekolah ttg: Kebijakan program pendidikan; RAPBS; Kriteria tenaga kependidikan, fasilitas sekolah; dan kinerja satuan pendidikan; (e) Mendorong ortu dan masyarakat berpartisipasi dalam peningkatan kual pend; (f) Menggalang dana masyarakat untuk kualitas layanan pendidikan; dan (g) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kualitas layanan pendidikan.
Ketiga, membangun hubungan kemitraan dan kerjasama secara sinergis antara Sekolah, Keluarga dan Masyarakat. Unsur-unsur yang membentuk komunitas sekolah adalah terdiri dari individu dan kelompok, kelompok dalam satuan
pendidikan, orang tua dan keluarga serta masyarakat di sekitar satuan pendidikan tersebut. Unsur-unsur tersebut harus terbangun jalinan hubungan kemitraan secara sistemik, sebagaimana yang tergambar pada gambar berikut ini:
Prinsip kemitraan adalah (a) Saling membutuhkan; (b) Saling mempercayai; (c) Saling ”menguntungkan” (memberi manfaat); dan (d) Dilandasi kemitraan dan semangat untuk kepentingan bersama.
C. Peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah.
Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya Peningkatan kemampuan organisasional Komite Sekolah, yaitu: (1) Memutar roda organisasi dan manajemen Komite Sekolah; (2) Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS); dan (3) Menjalin hubungan dan kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi yang terkait.
Pertama, memutar roda organisasi dan manajemen Komite Sekolah. Agar program organisasi dan manajemen Komite Sekolah bisa berjalan dengan baik, maka fungsionaris organisasi itu harus membangun kinerja dalam suatu Teamwork. Sifat teamwork adalah anggota tim secara aktif bekerja bersama sedemikian rupa sehingga keahlian masing-masing dimanfaatkan untuk mencapai tujuan bersama. Ciri-ciri anggota tim yang baik, adalah: (a) memberi semangat pada anggota tim yang lain untuk berkembang; (b) respek dan toleran terhadap pendapat berbeda dari orang lain; (c) mengakui dan bekerja melalui konflik secara terbuka; (d) mempertimbangkan dan menggunakan ide dan saran dari orang lain; (e) membuka diri terhadap masukan (feedback) atas perilaku dirinya; (f) mengerti dan bertekad memenuhi tujuan dari tim; (g) tidak memposisikan diri dalam posisi menang atau kalah terhadap anggota tim yang lain dalam melakukan kegiatan; dan (h) memiliki kemampuan untuk mengerti apa yang terjadi dalam tim. Agar roda organisasi sebagai suatu teamwork bisa berjalan dengan baik, maka keahlian-keahlian yang perlu dimiliki tim dan harus dikembangkan adalah: (a) keahlian teknis; (b) keahlian konseptual; (c) keahlian interpersonal; dan (d) keahlian administrasi. Diantara manfaat bekerja dalam sebuah tim yang baik adalah: (a) dapat menciptakan model pemecahan masalah yang lebih tepat; (b) menghemat waktu untuk pekerjaan yang tidak ada manfaatnya; (c) penghematan biaya; (d) dapat menghitung faktor-faktor resiko yang dapat diperhitungkan secara finansial; dan (e) memperluas promosi dan dalam kasus bisnis dapat memperluas pangsa pasar.
Kedua, penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS). Komite Sekolah harus berperan aktif dalam proses penyusunan RPS. Komponen utama RPS adalah: (a) visi dan misi; (b) tujuan; (c) kegiatan; (d) sasaran; (e) anggaran; (f) penjabaran; dan (g) pengorganisasian. Sedangkan konsep rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) adalah meliputi: (a) latar belakang; (b) gambaran pendidikan dan non pendidikan tahun sebelumnya; (c) permasalahan kedepan yang dihadapi sekolah; (d) visi dan misi sekolah; (e) tujuan/ perubahan yang diinginkan; (f) indikator keberhasilan; (g) rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah tahun
pelajaran; (h) lampiran-lampiran ( arus murid selama 3 tahun terakhir; aset sekolah; rencana 5 tahun ke depan; sasaran dan anggaran dan sumber sumber pembiayaan pendidikan). Kemudian data yang diperlukan dalam membuat RAPBS adalah: profil sekolah; data murid per kelas tiga tahun terakhir; asal murid; latar belakang sosial ekonomi orang tua; data yang menggambarkan kondisi lingkungan sekolah; peta lokasi sekolah; info tentang kepadatan penduduk dan mata pencahariannya; data guru dan tenaga administrasi sekolah.
Proses penyusunan RPS/RAPBS adalah: (a) kepala sekolah dan komite sekolah membentuk tim penyusunan (TP) RPS dan RAPBS; (b) dalam waktu paling lambat 3 harii kerja TP mengadakan rapat persiapan dan menyusun rencana kerja; (c) TP menyusun draf awal RPS/ RAPBS; (d) TP mempresentasikan dalam rapat dewan guru dan anggota komite sekolah untuk mendapat masukan; (e) TP melakukan review draf awal; (f) TP menyusun draf final setelah menerima masukan dari dewan guru dan anggota komite sekolah; dan (g) pengesahan RPS/RAPBS.
Ketiga, menjalin hubungan dan kerjasama Komite Sekolah dengan Institusi yang terkait. Hubungan dan kerjasama komite sekolah dengan institusi yang terkait dalam dilakukan dalam koridor channeling program pendidikan. Kerjasama channeling program pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh komite sekolah dengan pihak lain (swasta, pemerintah, lembaga peduli pengembangan pendidikan) yang berlandaskan kemitraan dan kepentingan bersama dalam rangka mencapai tujuan peningkatan mutu layanan pendidikan untuk rakyat tidak mampu.
Alasan pentingnya membangun kerjasama dengan institusi terkait adalah: (a) persoalan yang dihadapi oleh semua pihak makin kompleks; (b) keterbatasan sumber daya di semua pihak yang terkait; dan (c) perlu sinergi potensi dan sumber daya untuk optimalisasi penanganan persoalan bersama. Sedangkan pola hubungan sinergi potensi adalah: (a) punya tujuan bersama; (b) berorientasi pada hasil bersama; (c) hasil bersama lebih dari penjumlahan hasil masing-masing; (d) proses mengembangkan alternatif ketiga secara bersama; dan (e) kerjasama secara kreatif. Tujuan channeling program pendidikan adalah: (a) terwujudnya tatanan komite sekolah yang mampu mengakses dan mengoptimalisasi berbagai sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian rencana program sekolah; (b) terciptanya sinergi antar pemangku kepentingan (komite sekolah, masyarakat, pemerintah, dan kelompok-kelompok peduli) untuk lebih mengoptimalkan upaya peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan untuk rakyat tidak mampu. Sedangkan sasaran channeling program pendidikan adalah: (a) dihasilkannya kerjasama komiet sekolah dengan berbagai pihak yang memiliki sumber daya potensi; (b) tumbuhnya tatanan komite sekolah yang inklusif sebagai wujud tanggungjawab bersama pelaku pendidikan, masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli (LSM, swasta, asosiasi, universitas dll); (c) terwujudnya komite sekolah yang memiliki ”posisi tawar” baik dengan pemerintah maupun swasta; (d) terimplementasikannya penyelesaikan seluruh program komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan dan pendidikan untuk rakyat miskin; dan (e) optimalisasi akses pendidikan bagi masyarakat miskin, dan dihasilkannya sinergi dan integrasi peningkatan mutu pendidikan.
D. Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah
Ada tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam upaya Peningkatan wawasan kependidikan pengurus Komite Sekolah, yaitu: (1) wawasan tentang sekolah sebagai suatu sistem; (2) wawasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS); dan (3) wawasan tentang pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).
Pertama, wawasan tentang sekolah sebagai suatu sistem. Sekolah sebagai suatu sistem berarti beberapa elemen satu dengan yang lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Beberapa elemen sekolah sebagai sistem adalah: peserta didik, kepala sekolah; pendidik/ guru; Staf tata usaha; Kurikulum; Fasilitas pendidikan. Sekolah sebagai suatu sistem dapat diringkas dalam gambar sebagai berikut:
Kedua, wawasan tentang manajemen berbasis sekolah (MBS). Landasan yuridis formal MBS adalah UU Nomor 20 tahun 2003, pasal 51 ayat 1. MBS adalah bentuk pengelolaan sekolah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada sekolah untuk merencanakan, dan menilai program sekolah. Kewenangan tersebut al: (1) Menentukan program sekolah; (2) Merencanakan bagaimana memperoleh dana sekolah dan penggunaannya; (3) Mengatur jadwal belajar; (4) Menentukan jumlah siswa baru yang diterima; dan (5) menentukan jumlah tenaga guru honorer yang diperlukan. Tiga pilar program MBS, yaitu: (1) Manajemen Sekolah (Demokratis, Transparan dan Akuntabilitas); (2) PAKEM (Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan); dan (3) PSM (Peran Serta Masyarakat), dalam hal: Merencanakan program; Mengambil keputusan; Meningkatkan mutu pembelajaran; dan Membangun sekolah (sarana pembelajaran Mengapa orang tua dan masyarakat harus ikut membantu dalam meningkatkan layanan pendidikan di sekolah?, paling tidak ada lima hal, yaitu: (a) pendidikan merupakan tanggungjawab bersama (orang tua, masyarakat, sekolah dan pemerintah); (b) pendidikan yang dibutuhkan anak tidak seluruhnya dapat diberikan oleh guru dan sekolah; (c) sarana pembelajaran yang dibutuhkan oleh anak di sekolah belum memadai; (d) sangat diperlukan pengadaan dan peningkatan sarana pendukung pembelajaran; dan (e) sekolah memerlukan bantuan pemikiran atau gagasan dari orang tua dan masyarakat untuk kemajuan sekolah. Ketiga, wawasan tentang pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM).
Tahun 2012 Sistem Sertifikasi Guru Diubah
Diposting oleh
change my life
di
03.37
Sistem Sertifikasi Guru Diubah
Guru Harus Mendaftar Sendiri secara “Online”
Proses sertifikasi guru berubah. Mulai 2012 penetapan peserta sertifikasi menggunakan sistem online. Guru harus mengisi sendiri data dirinya, seperti usia, masa kerja, dan golongan pangkat. ”Mekanisme baru ini lebih fair, adil, obyektif. Data bisa dilihat semua orang. Kalau ada yang salah, bisa dikoreksi,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Syawal Gultom, Rabu (26/10), di Jakarta.Untuk menghindari pemalsuan data, guru bisa mengisi atau mengunggah data pribadi ke database Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan di laman www.sergur.pusbangprodik.org
Jika tidak bisa mengakses internet, akan ada tim operator di setiap kabupaten/kota. Menurut Syawal, dalam mekanisme baru ini data tidak bisa direkayasa dan dipastikan adil karena faktor usia menjadi prioritas. ”Selama ini urutan pertamanya masa kerja, dan ini bisa dipalsukan dengan surat keterangan,” kata Syawal.
Seluruh proses sertifikasi, termasuk uji kompetensi, lanjut dia, dipercepat hingga bisa selesai pada Agustus 2012. Pada tahun 2012 direncanakan akan ada 300.000 guru yang disertifikasi.
Dari total 2,9 juta guru di Indonesia, sekitar 1.101.552 guru telah mengikuti sertifikasi antara kurun waktu 2007-2009. Dari jumlah itu, 746.727 guru telah lolos dan bersertifikat serta baru 731.002 guru yang telah menerima tunjangan profesi.
Sementara sisa guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi sebanyak 961.688 orang (32,9 persen). Dari jumlah total guru yang ada, terdapat 861.967 guru (29,5 persen) yang belum memenuhi syarat untuk sertifikasi karena belum mencapai jenjang S-1/D-4.
”Sisa guru ini saya yakin bisa selesai dalam empat tahun atau 2015. Tetapi, itu jika rata-rata per tahunnya ada 200.000 guru yang lulus sertifikasi,” kata Syawal.
Penilaian kinerja
Selain perubahan mekanisme sertifikasi, pemerintah mulai tahun ini akan mulai melakukan penilaian kinerja guru bagi guru pemegang sertifikat pendidik. Penilaian akan digunakan untuk mengevaluasi signifikasi sertifikasi guru terhadap peningkatan kualitas pendidikan.
Retno Listiyarti, Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia, mengatakan, sistem online dalam pendaftaran sertifikasi guru memang baik karena database menjadi lebih baik.
”Tetapi, perlu diingat, Indonesia itu tidak cuma Jakarta atau Jawa. Perlu dipertimbangkan juga bagaimana dengan guru-guru di daerah terpencil yang tidak punya akses komputer atau internet,” kata Retno.
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistiyo mengingatkan, penetapan peserta sertifikasi selama ini oleh dinas pendidikan kerap tidak berdasarkan data valid sehingga merugikan guru. ”Sampai saat ini masih banyak data guru yang salah, bahkan tak diproses,” ujarnya.
Sertifikasi Guru 2012
Diposting oleh
change my life
di
03.29
Ya ini adalah sebagian informasi yang kami peroleh dari acara Sinkronisasi Program BP SDMP & PMP kemarin di Jogja 30 Mei sd 1 Juni 2011. Nah untuk anda guru yang belum ikut Sergur , berikut informasinya:
- Kuota sertifikasi guru tahun 2012 secara nasional akan meningkat menjadi 400.000
- Penetapan peserta akan spenuhnya menggunakan NUPTK Online, untuk itu kini akan, sedang atau telah dilatih operator NUPTK di setiap UPT pendidikan kecamatan untuk membantu updating data guru di masing-masing kecamatan, karena penetapan peserta akan sergur akan berbasis NUPTK sepenuhnya.
- Bagi guru yang baru menyelesaikan S1 segera melakukan penyesuaian/updating datanya, agar data NUPTK Online nya sesuai dengan yang dimiliki.
- Proses Sergur 2012 sama seperti 2011 dengan 3 jalur Langsung, PF dan PLPG. Dan sebagian besar (99%) dengan PLPG.
- Karena itu LPTK penyelenggara PLPG minta agar data peserta telah mereka terima pada Januari 2012, karena PLPG dengan jumlah peserta yang meningkat tentu membutuhkan waktu lebih lama. Sehingga PLPG harus dimulai paling lambat pada bulan Pebruari 2012. Dengan demikian proses pendataan untuk penetapan peserta, sosialisai dan lain sebagainya harus maju pada bulan Juni 2011, dan data akan terkunci pada Oktober 2011. Jadwal tentatifnya sbb.:
- Perbaikan data : Juni- September 2011
- Deadline data : 30 September 2011
- Sosialisasi peserta Sergur 2012 : Oktober-Nopember 2011
- Perengkingan Peserta sesuai kuota per kab/kota : Oktober 2011
- Sesuai Permendiknas tentang Sertifikasi Guru, Sergur bagi guru dalam jabatan yang non S1 hanya selama 5 tahun , maka akan berakhir pada kuota tahun 2013, jadi praktis Sergur bagi guru dalam jabatan untuk kuota tahun 2014 semua peserta adalah S1.
- Persyaratan peserta sama dengan tahun 2011, yang disesuaikan adalah masa kerja minimal 7 tahun.
- Guru peserta Sergur kuota 2011 yang tidak lulus dapat ikut kembali setelah 2 tahun atau ikut kuota 2013.
- Untuk GTY dan Guru PNS yang memiliki tmt tahun 2006 dan sudah S1, dapat mengikuti Sergur dengan jalur PPG (Pendidikan Profesi Guru) dengan swa dana antara 12 sd 15 juta dengan mendaftar ke LPTK pada Juli 2011 ini sesuai dengan program studi dan kuota yang telah ditentukan, dan mendapat cuti selama 1 tahun.
- Secara nasional kuota PPG 2011 sejumlah 13,020 (khusus untuk guru tmt 2006, S1) menyebar di semua LPTK di Indonesia yang telah terakreditasi B, dengan rata-rata per prodi 60.
- Untuk guru tmt tahun 2007 dst bersabar menunggu giliran PPG tahun berikutnya atau kebijakan lebih lanjut.
Oya untuk Daftar Peserta SERGUR 2012 dapat klik DI SINI
Pendidikan (yang) Berkarakter
Diposting oleh
change my life
di
03.23
Saya pernah menikmati layanan taksi yang memuaskan, dan menjadi referensi saya jika melakukan perjalanan di sebuah kota besar. Mengapa saya suka pada taksi tersebut, karena para supirnya berkarakter baik, ramah, tidak pilih kasih, jujur, sopan. Setelah saya tanyakan pada beberapa supi, mereka memjawab bahwa pihak mnajemennya selalu mengontrol kualits pelayanan para supir dengn cara para pengguna jasanya dapat menyampaikan keluhannya apabila ada supir yang kurang baik, dan pihak perusahaan akan segera menindaknya. Artinya “bawahan” akan berkarakter karena “atasannya” juga berkarakte, hal itu adanya pendidikan yang berkarakter.
Kemudian saya mengalihkan pada pendidikan yang berkarakter di sebuah institusi pendidikan, jika berasumsi pada cerita supir taksi saya, maka akan ada rentetan sebagai berikut. Peserta didik akan berkarakter apabila tenaga pendidiknya berkarakter (menanamkan karakter baik dengan memberi contoh pada peserta didik). Tenaga pendidik akan berkarakter apabila “atasannya” berkarakter (menanamkan karakter yang baik pada tenaga pendidik, atau memberi contoh berkarakter baik). Dan begitu seterusnya, tentunya penanaman karakter tersebut tidak bisa dengan instan.
Masih di berterduh dipohon yang rindang, saya sempat mendengar ocehan para remaja, “Buat apa kita jujur di sekolah, buat apa kita belajar keras, buat apa kita bernilai tinggi, lihat saja yang sudah lulus lama, juga kelakuannya kurang baik, harus mereka yang sudah lulus memberikan contoh yang baik pada generasi berikut“. Jika saya cermati para remaja tersebut mengabaikan pendidikan karakter yang ditanamkan tenaga pendidik di satuan pendidikannya. Bisa jadi pihak satuan pendidikan sudah mati-matian menanamkan pendidikan berkarakter, tapi keluar keluar dari area satuan pendidikan membaca, melihat berita banyak orang “sukses” dengan tidak berpendidikan karakter baik.
Pemahamahan saya bahwa pendidikan karakter harus dilakukan menyeluruh oleh semua warga negara Indonesia mulai dari pada pejabatnya sampai rakyatnya, sehingga pendidikan karakter akan tertanam dengan subur dan memiliki akar karakter yang kuat, bukan hanya formalitas selama di lingkungan pendidikan. Artinya program pendidikan harus didukung oleh semua pejabat, pemangku kebijakan, tokoh masyarakat, agar para peserta didik dapat mudah menanamkan pendidikan karakternya karena banyak contoh.
Bisa jadi bagi peserta didik yang ingin menjadi supir taksi yang saya sebutkan di atas tentunya aka bertanya, belajar dan meniru gaya pelayanan supir taksi tersebut agar memeiliki karakter yang diinginkan oleh manajemen perusahaan taksi tersebut.
Ah tidak terasa ada yang jualan makanan nih, maaf saya membeli makanan dulu, apabila ada yang rela berbagi mengenai pendidikan yang berkarakter atau pendidikan karakter saya menunggunya, terima kasih.
Peserta PLPG Sertifikasi Guru Tahun 2012 Harus Lulus Uji Kompetensi Awal
Diposting oleh
change my life
di
03.19
Secara ringkas untuk sertifikasi guru (mulai) tahun 2012 sebegai berikut.
a. Pola PSPL
1) S-2 atau S-3 dan golongan IV/b
2) S-3
b. Portofolio
1) Penyusunan Portofolio
2) Jika memenuhi syarat kelulusan mendapat Sertifikasi Pendidik
3) Jika tidak memenuhi syarat kelulusan maka mengikuti PLPG
c. PLPG
1) Mengikuti Uji Kompetensi Awal
2) Jika tidak lulus Uji Komptensi Awal maka tidak bisa mengikuti PLPG untuk tahun ini.
3) Jika lulus Uji Kompentei Awal mengikuti PLPG dan mengikuti Uji Komptensi Akhir
4) Jika tidak lulus Uji Komptensi Akhir, maka mengulang satu kali untuk mengikuti Uji Kompetensi Akhir.
5) Jika Lulus Uji Komptensi Akhir maka berhak mendapat Sertifikasi Pendidik.
Apakah pola sertifikasi guru semakin dipersulit?
Bagi yang merasa dipersulit mungkin jawabannya “Iya semakin dipersulit saja”, bagi yang pola pikirnya untuk meminkatkan kompetensi sebagai guru yang profesional mungkin jawabannya “Tidak juga, karena hal terserbut sebagai ujian untuk meningkatkan kompetensi”, dan bagi yang meyakini kepada-Nya, bahwa manusia pasti dan akan selalu diuji sesuai dengan kemampuannya.
Semoga para guru yang belum atau akan disertifikasi pada tahun 2012, dapat mempersiapkan diri mulai sekarang agar dapar menempuh dan menyelesaikan “semua ujian” yang akan dihadapi.
Tetap semangat untuk para guru yang akan atau belum juga yang sudah mendapatkan sertifikasi untuk terus meningkatkan kompetensinya, semoga menjadi keberkahan, amin.
Langganan:
Postingan (Atom)
RSS Feed
Twitter

